Pembangunan Harus Merata di Semua Wilayah
Refleksi 14 Tahun DPD RI (bagian kedua-Habis)

By Redaksi SS 02 Okt 2018, 08:36:26 WIB Ragam
Pembangunan Harus Merata di Semua Wilayah

Keterangan Gambar : GKR Hemas, anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta


Semarangsekarang.com--Menurut catatan, sejak 2004 hingga 2018, DPD telah mengartikulasikan kepentingan daerah melalui usul RUU sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) RUU, 256 (dua ratus lima puluh enam) pandangan dan pendapat, 80 (delapan puluh) pertimbangan APBN, 217 (dua ratus tujuh belas) pengawasan, 20 (dua puluh) pertimbangan, 9 (sembilan) Prolegnas, dan 11 (sebelas) rekomendasi.

Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi apik kinerja lembaga dan anggota DPD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah secara optimal. Tak hanya itu, DPD RI terus berupaya memberikan perhatian penuh pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan daerah. Sebab, hingga kini beberapa wilayah Indonesia belum merasakan pembangunan yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kesenjangan antar daerah masih tinggi, tingkat kemiskinan pun cukup tinggi terutama di Indonesia timur. Sebagian besar kabupaten yang tergolong daerah tertinggal terdapat di Indonesia timur.

Permasalahan pembangunan daerah yang tidak merata merupakan tantangan pemerintah. Pembangunan harus merata di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan masing-masing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. DPD RI dituntut untuk membuat kebijakan dalam mewujudkan pembangunan. Kebijakan tersebut hendaknya diutamakan berbasiskan pembangunan daerah, perbatasan, ataupun desa tertinggal.

Peran itu harus lebih ditingkatkan melalui fungsi memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang dicanangkan pemerintah, dan meningkatkan produk legislasi lainnya dari yang sudah pernah dihasilkan seperti RUU Perkoperasian, RUU Ekonomi Kreatif, dan RUU Perekonomian Nasional.

Wujud kepedulian DPD kepada kesejahteraan masyarakat dan daerah yang merata dan berkeadilan juga hendaknya dengan meningkatkan perhatian dan keterlibatan penuh DPD dalamDewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), wadah utama bagi program pemekaran wilayah. Sebab, pemekaran wilayah adalah bagian dari penataan daerah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah. Juga merupakan pelaksanaan desentralisasi yang akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, hal tersebut sesungguhnya merupakan hak daerah dan rakyat untuk memperoleh kesejahteraannya. Kita harapkan dengan daerah otonomi baru bisa mengatasi keterisolasian, kemiskinan, serta kesenjangan daerah-daerah terluar dan terdepan di perbatasan.

Berdasarkan evaluasi dari sejumlah aspek, memang pemekaran wilayah ada yang berhasil, namun sebagian besar daerah otonomi baru kurang berhasil dan memendam sejumlah masalah seperti pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen yang belum terlaksana dengan baik, serta pelayanan publik juga belum optimal.

Maka, berkenaan dengan pemekaran wilayah ini harus dengan ketat diawasi dipenuhinya sejumlah persyaratan ditetapkan menjadi daerah otonomi baru. Yang juga menjadi penting, adalah agar pembentukan daerah otonomi baru tidak hanya berdasarkan usulan daerah saja, tapi juga mempertimbangkan strategi nasional untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI. Sesuai amanat UU, Pemerintah tentu seharusnya segera menerbitkan PP tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah.

Meski DPD RI pada Oktober ini memperingati hari jadinya ke-14 dengan penuh rasa syukur, namun diselenggarakan dengan khidmat dan penuh prihatin. Indonesia tengah diberikan cobaan. Bulan Juli lalu Lombok dilanda gempa bumi 6,4 SR. Di saat pemerintah bersama-sama warga mulai rehabilitasi membangun kembali Lombok, tepat 2 bulan setelahnya pada 28 September 2018 Palu dan Donggala dilanda gempa bumi 7,4 SR dan menimbulkan tsunami.

Begitu banyak saudara-saudara kita yang meninggal dan luka-luka pada kedua musibah tersebut. Apa yang dirasakan saudara-saudara kita di berbagai daerah, DPD RI pun merasakan hal sama. DPD RI kerap hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat dan daerah. Kami yakin dengan semangat dan rasa kebersamaan sesama anak bangsa, ujian ini dapat segera dilalui untuk meraih tingkatan lebih baik.   

Mengingat bencana geologi dalam waktu akhir-akhir ini menjadi semakin sering terjadi, DPD RI mengharapkan sudah saatnya Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kegeologian, yang di dalamnya terdapat pengaturan pengelolaan riset dan data untuk mendukung upaya preventif.

Terakhir, kami sampaikan. Meskipun hanya berselancar di dataran area kewenangan yang terbatas, DPD harus terus berkiprah melalui kerja-kerja politik yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan daerah. Bahwa marwah institusi tidak harus ada karena besarnya  kewenangan yang dimiliki, tapi juga yang utama adalah bahwa rakyat menilai DPD bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai wujud optimalisasi perannya. Ya, bersama-sama Daerah, DPD harus tetap terus melangkah, dengan kepala tegak! (GKR Hemas-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment