DPD RI Terus Maju dengan Kepala Tegak
Refleksi 14 Tahun DPD RI, oleh GKR Hemas (bagian pertama)

By Redaksi SS 01 Okt 2018, 12:46:12 WIB Ragam
DPD RI Terus Maju dengan Kepala Tegak

Keterangan Gambar : GKR Hemas, anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta saat berada di tengah-tengah masyarakat.


Semarangsekarang.com--Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berusia 14 tahun, 1 Oktober 2018. Sebagai bangsa kita patut bersyukur bahwa institusi para senator ini masih tetap kukuh berdiri dengan segala dinamika yang mengiringinya.

Memperingati hari kelahirannya sebaiknya merupakan momentum bagi kita untuk melakukan refleksi, menakar sejauh mana lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat ini sudah menggapai tujuan pendiriannya. Dilahirkannya DPD RI dari hasil pemilu tahun 2004 adalah untuk menjamin  adanya keterwakilan penduduk dengan ruang (daerah) yangtercermin dalam sistem perwakilan dan proses legislasi. Dengan demikian, kehadiran DPD untuk mendorong keadilan dalam kebijakan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa.

Diharapkan DPD RI dapat memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah. Serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang. Sebab, sudah dibuktikan dalam sejarah kehidupan kita berbangsa, bahwa kemajemukan historis dan budaya lokal serta keanekaragaman daerah tidak bisa dipaksakan menjadi satu pola yang serba seragam. Keutuhan kita sebagai satu bangsa, justru dimaksudkan dibangun di atas kemajemukan (Bhinneka Tunggal Ika). Kalau kita mengingkari keragaman atau kemajemukan ini, maka akan muncul benih-benih perpecahan (disintegrasi bangsa), seperti yang sudah terbukti selama tiga dasa warsa terakhir.

Harus diakui, sejak awal berdirinya, kedudukan DPD memang sudah menyimpan masalah. Bukan hanya dalam konstitusi, tapi dalam undang-undang pun, fungsi legislasi DPD selalu dipagari yang membuat Anggota DPD tidak bisa secara maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerahnya di tingkat pusat. Itulah sebabnya sejak dini DPD sudah berupaya untuk memperjuangkan penguatan fungsinya.

Cara pertama, upaya penguatan kewenangan DPD melalui legislative review (2007) mempertanyakan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D UUD 1945 yang dalam UU No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD justru mengerdilkan fungsi legislasi DPD.

Cara lainnya yang pernah dilakukan lembaga DPD memperkuat kewenangannya yakni melaluijudicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji  UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan UU No 12 Tahun 2011 Tentang P3. Berkat upaya ini, MK dengan Putusan Nomor No.92/PUU-X/2012tahun 2013, memberikan beberapa buah kewenangan lembaga ini dalam proses legislasi yakni DPD setara dengan DPR dan Pemerintah dalam pengajuan RUU berkaitan dengan daerah, hak dan kewenangan DPD juga sama dengan DPR dan Pemerintah dalam membahas meskipun tidak ikut dalam memberi persetujuan terhadap RUU menjadi UU.

Tambahan lainnya dari keputusan MK adalah DPD ikut menyusun prolegnas dan atas RUU APBN, DPR dan Presiden wajib meminta pertimbangan DPD. Akibat keputusan ini pula, muncul pola tripartit, sebab MK meminta agar Daftar Inventarisasi Masalah  (DIM) yang sebelumnya berasal dari fraksi berubah menjadi DIM lembaga.

Kewenangan DPD RI dipertegas kembali oleh MK melalui Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 tahun 2015 yang menguji UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 terkait tafsir inkonstitusional bersyarat Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), Pasal 277 ayat (1) UU MD3. Intinya, MK mempertegas keterlibatan wewenang DPD ketika mengajukan dan membahas RUU dengan sebuah naskah akademik terkait otonomi daerah, pembentukan/pemekaran, pengelolaan sumber daya alam, dan kemandirian anggaran DPD.

Cara ketiga, yang juga pernah dilakukan adalah melalui amandemen konstitusi.  Langkah ini diupayakan oleh Anggota DPD RI periode keanggotaan 2004 – 2009. Dengan berbekal 238 orang dukungan anggota MPR, ketika itu DPD menyerahkan usul Perubahan Pasal 22D UUD 1945 kepada Pimpinan MPR. Namun, dukungan yang begitu memadai pada awalnya, kemudian sejumlah anggota MPR dari beberapa fraksi secara bertahap menarik kembali tanda tangan mereka. Fenomena tarik dukung terhadap usul amandemen tersebut sungguh menarik untuk dicermati dari pinggir pentas sejarah negeri ini yang tengah mengonsolidasikan demokrasinya.

Tidak mudah memang upaya penguatan kewenangan itu, apalagi melalui cara amandemen konstitusi. Dari pengalaman yang dimiliki, DPD tahu persis betapa amandemen sangat membutuhkan bukan saja dorongan politik dan dukungan masyarakat secara luas, tapi juga momentum yang tepat. 

Namun, DPD selayaknya tetap terus memelihara semangatnya untuk memelopori amandemen konstitusi demi memperbaiki sistem ketatanegaraan yang lebih ideal, bukan hanya kepentingan DPD semata.

Dengan segala keterbatasan kewenangan tersebut, DPD tetap terus mengayunkan langkah dengan sepenuh hati demi Ibu Pertiwi. (GKR Hemas-SS)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment